Jakarta Industri real estate telah memantapkan dirinya sebagai salah satu sektor utama penggerak perekonomian Indonesia. Saat ini, industri real estate Indonesia tidak lagi meliputi real estate dan perumahan, tetapi juga komersial/mega zone, transit oriented development (TOD), kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, dan kawasan wisata.
Berdasarkan data Backlog Perumahan Susenas tahun 2020, masih ada 12,75 juta rumah tangga yang belum memiliki rumah. Jumlah ini kemungkinan akan bertambah dengan tumbuhnya keluarga baru yang diperkirakan mencapai 700-800.000 setiap tahunnya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berbicara Senin (10/04) saat memberikan keynote address secara daring pada debat real estate bertajuk Indonesia Mulai Membangun Buku dan Kontribusi Industri pada Perekonomian Nasional melalui Industri Real Estate.
Pulihnya sektor real estate pascapandemi telah membuka lapangan kerja bagi masyarakat di berbagai sektor dan menghasilkan multiplier effect lebih dari 175x lipat.
Maraknya sektor real estate turut mendorong peningkatan penggunaan komponen lokal dan percepatan pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini dibuktikan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,31% (ctc) pada tahun 2022.
Dalam rangka mendorong mekanisme pelayanan perizinan usaha, khususnya di sektor real estate di Indonesia, pemerintah telah melakukan reformasi regulasi dengan mengundangkan Undang-Undang Cipta Kerja.
Tentunya pemerintah telah mengimplementasikan Kesesuaian Kegiatan Penggunaan Ruang (KKPR), Persetujuan Mendirikan Bangunan (PBG), dan Sertifikasi Fungsional Berwenang (SLF), pemerintah daerah untuk percepatan implementasi.
Untuk mendorong permintaan dan investasi di sektor real estate, pemerintah telah mencanangkan berbagai kebijakan seperti Loan-to-Value (LTV) dan Finance-to-Value (FTV) untuk kredit real estate yang berlaku hingga 31 Desember 2023. , dan kebijakan insentif PPN DTP yang diperkenalkan selama pandemi.
“Untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) mendapatkan rumah berkualitas dan mensubsidi rumah tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Peningkatan Penjualan Rumah Pribadi MBR yang saat ini sedang dalam proses harmonisasi.” ujar Menko Airlangga.
Sesuai dengan implementasi Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2022 tentang Pembebasan PPN setelah implementasi Undang-Undang No. 7 tentang Harmonisasi pada tahun 2021, pengaturan pagu subsidi perumahan telah diubah. dari peraturan perpajakan.
Menutup sambutannya, Menko Airlangga menyampaikan bahwa KADIN Indonesia harus selalu menjadi pilihan utama dalam mewakili suara dan kepentingan dunia usaha dan tentunya memberikan perhatian yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi negara. Menko Airlangga juga berharap peluncuran buku “Membangun Indonesia melalui Industri Real Estate” dapat bermanfaat dan membantu mengembangkan industri real estate lebih lanjut.
PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) terus mendominasi program pembiayaan bersubsidi Fasilitas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Meskipun ada 39 bank yang berpartisipasi dalam program hibah perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) ini.
Sayangnya, sebagian besar bank tersebut masih enggan memberikan kontribusi hibah dalam jumlah maksimal dan tidak mencapai kuota yang ditentukan. Hasilnya, portofolio FLPP Financing BTN jauh lebih besar dibandingkan backlog 38 bank lainnya.
Fakta tentang kontribusi dan keberpihakan BTN dalam penyaluran FLPP diungkapkan dalam Kajian Rumah untuk Semua: Isu Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang diterbitkan Katadata Insight Center pada Senin (15 Agustus 2022).
Menurut kajian, sejak 2010 hingga April 2022, BTN menyalurkan dana FLPP ke lebih dari 658.000 rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). BTN menyumbang hingga 58,4% dari program subsidi yang bertujuan untuk membuat perumahan yang terjangkau dapat diakses oleh masyarakat kurang mampu.
Sedangkan di urutan kedua adalah Bank Negara Indonesia (BNI) sebanyak 60.755 rumah, Bank Syariah Indonesia (BSI) sebanyak 49.402 rumah dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebanyak 24.932 rumah. Dibandingkan dengan BNI, BSI dan BRI, BTN memiliki permodalan yang relatif rendah.
Pencapaian ini berkat rekam jejak panjang BTN dalam melayani amanat KPR sejak 1976. BTN adalah kunci keberhasilan penerapan FLPP”, tulis Research Katadata Insight Center.
Menurut kajian ini, penyaluran KPR bersubsidi memiliki karakteristik yang khusus dan berbeda dibandingkan dengan penyaluran KPR nonsubsidi. Salah satunya menyangkut suku bunga. KPR bersubsidi ditetapkan sebesar 5% hingga 20 tahun selama jangka waktu kredit.
Di sisi lain, untuk KPR nonsubsidi, bank bebas menyesuaikan suku bunga sesuai dengan kondisi pasar. Sebelum pandemi COVID-19, bahkan bank-bank milik negara dapat menetapkan tarif KPR nonsubsidi setinggi 10%, dua kali lipat dari tarif KPR bersubsidi.
“Terlebih lagi, risiko gagal bayar lebih besar daripada non-peminjam. Keberhasilan penyaluran KPR bersubsidi pun sangat membutuhkan komitmen perbankan untuk bekerja sama dengan pemerintah,” kata anggota Komite Katadata Mulia Amri pada seminar Web for Everyone. : Mencari Solusi Masyarakat Mandiri, diselenggarakan Katadata, Senin (15 Agustus 2022).
